Berita Terbaru

Kakanreg IV BKN Serahkan Penetapan NI PPPK Tahun 2019 Pemkab. Luwu

Per 25 November 2020, Kanreg IV BKN telah terbitkan Persetujuan Teknis dan Penetapan NIP untuk 6 Instansi


2020-11-25 15:22:29

Foto Kanreg

Makassar - Humas Kanreg IV BKN, Pascapenetapan kelulusan peserta seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, Tim Penetapan NIP Kantor Regional IV BKN melakukan proses validasi data peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil verifikasi masing-masing instansi terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah peserta secara online melalui portal SSCN. Proses validasi data peserta lulus seleksi CPNS merupakan rangkaian dari tahapan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang ditetapkan BKN setelah memperoleh usulan dari Instansi.
Wakil Ketua Tim Penetapan NIP Kanreg IV BKN, Sahman dalam keterangannya kepada Humas Kanreg IV BKN mengatakan untuk instasi yang berada di wilayah kerja Kanreg IV BKN hingga hari ini terdapat 6 instansi yang telah menerima Persetujuan Teknis dan Penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019. Yakni Kabupaten Tana Toraja sebanyak 112 formasi jabatan, Kabupaten Luwu sebanyak 173 formasi jabatan, Kabupaten Pangkep sebanyak 178 formasi jabatan, Kabupaten Luwu Timur sebanyak 110 formasi jabatan, Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 155 formasi jabatan, dan Kabupaten Bombana sebanyak 19 formasi jabatan.
Sementara itu jadwal pemberkasan yang diperpanjang dan telah ditutup pada 21 Nopember 2020 lalu diharapkan telah dimanfaat sebaik-baiknya baik bagi para peserta yang telah lulus seleksi, maupun instansi yang mengakomodir para peserta baik yang melanjutkan ke tahap pemberkasan maupun yang memilih untuk mengundurkan diri. Mekanisme penggantian peserta yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia dilakukan sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS, di antaranya: Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi melaporkan kepada BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri peserta; dan PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan BKN, serta diumumkan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Regional IV BKN, Harun Arsyad mengharapkan kepada Tim Penetapan NIP Kanreg IV BKN untuk fokus dan bekerja maksimal mengingat tengat waktu yang tidak panjang. “Berdasarkan siaran pers BKN No.50 Penetapan TMT peserta yang lulus CPNS bergantung pada usul dari instansinya. Oleh karena itu, saya harapkan ini juga menjadi perhatian bagi instansi,” kata Harun.
Harun juga menambahkan konsekuensi bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS atau sudah mendapat persetujuan NIP, serta pada saat menjalani masa percobaan CPNS akan dikenakan sanksi berupa tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya. “Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 dan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS,” kata Harun.
Untuk wilayah kerja Kanreg IV BKN sendiri terdapat 66 instansi daerah yang mendapatkan formasi CPNS Tahun 2019 dan sekitar 10.288 formasi jabatan yang akan diisi oleh para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.