Berita Terbaru

Introperabilitas PMM dan e-Kinerja BKN Tingkatkan Kualitas Kinerja Guru dan Manajemen Pendidikan

BKN Berkomitmen Terapkan Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN


2024-05-20 05:23:59

Foto Kanreg

Makassar - Humas Kanreg IV BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) diberikan kewenangan sesuai regulasi untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) terhadap pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana sebagai ASN harus bebas dari intervensi apapun. Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto pada arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Manajemen ASN Melalui Pegawasan dan Pengendalian (Wasdal) yang diselenggarakan oleh Kantor Regional IV BKN (Kanreg IV BKN) pada Kamis (16/05/2024) di Claro Hotel Makassar, yang dihadiri oleh Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang memberikan ucapan selamat datang dan seluruh 76 Instansi Daerah di wilayah kerja Kanreg IV BKN yang diwakili oleh para Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM/BKD/BKPP. Lebih lanjut, Haryomo menyampaikan sebagai ASN utamanya yang berada di daerah wajib menjaga netralitas. “Permasalahan utama sebagai ASN di daerah adalah netralitas. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran netralitas ASN di daerah, salah satunya keinginan Kepala Daerah yang berkompetisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) ingin terpilih lagi. Posisi dilema sebagai ASN di daerah ini sangat berat, terdapat konsekuensi terhadap karir ASN yang menjadi pertimbangan,” kata Haryomo. Selain itu, Haryomo juga mengingatkan BKN telah diberikan mandat sesuai Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Dimana terdapat fungsi kontrol dengan metode preventif yang dilakukan oleh BKN dalam Wasdal pelaksanaan NSPK manajemen ASN terhadap para Penjabat Kepala Daerah dimana sering terjadi pelanggaran manajemen ASN yang tidak sesuai prosedur yang merugikan karir ASN di Daerah. “Para Penjabat Kepala Daerah ketika akan melakukan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian harus ada Pertimbangan Teknis dari BKN dan juga izin dari Kemendagri. Diperlukan komitmen yang tinggi apabila kita ingin penyelenggaraan Manajemen ASN berbasis sistem merit,” tegas Haryomo. Pada Rapat Koordinasi ini juga turut hadir Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru yang menyampaikan materi terkait Pembinaan Manajemen ASN, dan Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN, Respanti Yuwono yang juga turut menyampaikan materi terkait Monitoring Evaluasi Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dan Peran Pengelola Kepegawaian terhadap pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.