Berita Terbaru

Introperabilitas PMM dan e-Kinerja BKN Tingkatkan Kualitas Kinerja Guru dan Manajemen Pendidikan

Seleksi CASN dilakukan Sebanyak 3 Periode di Tahun 2024


2024-01-19 08:50:14

Foto Kanreg

Makassar - Humas Kanreg IV BKN, Mengutip laman resmi BKN, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “Untuk mengakomodir formasi tersebut, BKN melaksanakan seleksi CASN 2024 dilakukan sebanyak 3 periode,” terangnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, yang diselenggarakan pada Rabu (17/1/2024) di Gedung DPR RI Jakarta, bersama perwakilan Kementerian PANRB. Seleksi PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sementara itu, untuk melaksanakan seleksi CASN Tahun 2024, Plt. Kepala BKN menyebutkan pengumuman dan seleksi administrasi Seleksi CPNS dan Seleksi Kedinasan pada periode I akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Untuk Periode II akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Dan pada Periode III akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK pada bulan Agustus 2024. Lebih lanjut, dari 2,3 juta formasi CASN tersebut dirincikan untuk instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi PPPK. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Adapun formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196 serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Pada RDP tersebut, Kementerian PANRB, BKN, dan Komisi II DPR RI juga membahas terkait penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN akan diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN tahun 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Kemudian akan ditetapkan menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada tiap instansi pemerintah. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu yang secara bertahap diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan tiap instansi pemerintah. Prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal dan tidak terjadi penambahan beban anggaran.