Berita Terbaru

Sertijab Pejabat Baru, Kakanreg IV BKN Tekankan Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian

Tingkatkan Kinerja dan Pengawasan Kepegawaian Kanreg IV BKN Selenggarakan Rakornis Kepegawaian


2020-07-21 06:34:52

Foto Kanreg

Makassar - Humas Kanreg IV BKN. "Kinerja harus terukur dengan berdasar pada merit sistem sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tentang Penilaian Kinerja PNS. Maka akan mengerucut bahwa yang dulunya PNS kinerja pendekatannya administrasi dan sekarang menjadi performance management. Pengembangan karir sifatnya pun administratif, sekarang mengarah kepada kinerja, prestasi kerja bukan lagi senioritas maupun pengabdian," jelas Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN, Haryomo Dwi Putranto saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis tentang Manajemen Kinerja, Disiplin Pegawai, Pengawasan dan Pengendalian ASN se Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN melalui video conference pada Kamis (16/7/2020).
"Penataan Kepegawaian telah digaungkan. Ini tantangan bagi kita tidak hanya bekerja namun berkinerja. Kerja itu rutinitas namun berkinerja itu outputnya harus jelas dan bermanfaat. PNS yang tidak berkinerja perlu dilakukan evaluasi. Manajemen Kinerja sangat penting. Sudah 90% instansi Pusat dan Daerah sudah melaporkan ekinerja," sambung Deputi PMK. "Banyak inovasi yang sudah dilakukan. Kita sudah punya program prioritas. Terkait Disiplin dan Kinerja secara teoritis memang tidak sama. Kita masih menunggu untuk Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen Disiplin PNS. Khususnya tentang penjatuhan hukuman disiplin. Kelak akan dihubungkan dengan manajemen kinerja. Fungsi pengawasan dan pengendalian mulai dari penetapan kebutuhan hingga sampai pensiun juga sudah ada banyak konsep yang akan diimplimentasikan," tutup Deputi PMK Haryomo Dwi Putranto.
Selain Deputi Bidang PMK, juga turut hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) ASN BKN, Otok Kuswandaru. Dalam paparannya Deputi Wasdal menyampaikan beberapa hal terkait disiplin pegawai dan netralitas PNS dimana pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan Pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia. "Tidak hanya merit sistem saja yang perlu diperhatikan namun juga integritas dan moralitas," kata Deputi Wasdal. "Masih banyak terdapat ASN tidak netral dan ini tidak bisa dibiarkan. Badan Kepegawaian di daerah maupun BKN perlu proaktif untuk bisa berkoordinasi menanggulangi hal ini," sambungnya. "BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manejemen ASN untuk memperkuat sistem pengawasan khususnya dari aspek pencegahan kasus pelanggaran ASN," tutup Deputi Wasdal.
Rapat Koordinasi Teknis tentang Manajemen Kinerja, Disiplin Pegawai, Pengawasan dan Pengendalian ASN se Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional IV BKN dan diikuti sebanyak 76 BKD, BKPSDM, BKPP, BKPSDA Kabupaten/Kota yang tersebar di wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Menutup pelaksanaan kegiatan Kepala Kantor Regional IV BKN, Harun Arsyad berpesan kepada semua instansi daerah agar selalu menjalin koordinasi dengan BKN sehingga permasalahan kepegawaian dalam hal kinerja, disiplin PNS, pengawasan dan pengendalian dapat terlaksana dengan baik, sehingga tercipta mekanisme kolaboratif antara instansi daerah dengan BKN secara umum dan Kantor Regional IV BKN secara khusus.