Berita Terbaru

Sertijab Pejabat Baru, Kakanreg IV BKN Tekankan Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian

Penilaian Kinerja Jadi Salah Satu Dasar Pengembangan Karir PNS


2020-08-06 11:47:04

Foto Kanreg

Makassar - Humas Kanreg IV BKN. Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah harus berdasarkan sistem merit. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Regional (Kanreg) IV Badan Kepegawaian Negara (BKN), Harun Arsyad, saat menjadi Penceramah pada Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan Narkotika Nasional (BNN) secara virtual pada Kamis (6/8/2020).
Harun melanjutkan, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 dilaksanakan menggunakan Sistem Merit berdasarkan (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja; dan (4) Kebutuhan Instansi Pemerintah serta mempertimbangkan (1) Integritas; dan (2) Moralitas. Manajemen talenta dikembangkan untuk dapat mengarahkan kemana potensi masing-masing PNS, “Jika dulu pengembangan karir PNS berdasarkan masa kerja, kesetiaan, pengabdian, sistem prestasi dan syarat lainnya, maka kini sudah berdasarkan sistem merit, dari CPNS kita sudah harus dapat memahami pola karier kita akan kemana, maka dari itu pola karier sangat menunjang manajemen talenta”, ujarnya.
Tentang Kinerja PNS yang menjadi salah satu dasar pengembangan karir PNS, Harun menjelaskan Penilaian Kinerja PNS saat ini diatur oleh PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS. “Dasar pengembangan karir PNS salah satunya adalah Penilaian Kinerja PNS, yang penilaiannya dilakukan berdasarkan kinerja, lebih objektif, terukur, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada sasaran kinerja dan perilaku,” terangnya.
Terakhir, Harun menambahkan, komponen penilaian kinerja PNS menurut PP No 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS terdiri dari aspek hasil yakni Sasaran Kinerja dengan bobot 60% dan aspek Perilaku (Orientasi pelayanan, komitmen, kerja sama, inisiatif, dan kepemimpinan) dengan bobot 40%. “Harapannya, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS, dapat menjawab tantangan dan merubah kondisi saat ini, seperti penilaian kinerja hanya formalitas pemenuhan syarat administrasi, tidak ada sinkronisasi antara kinerja organisasi dengan kinerja individu, dan belum mencerminkan kondisi kinerja PNS yang sesungguhnya. Penilaian kinerja PNS harus dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Selain itu, penilaian kinerja PNS juga dilakukan untuk mendukung implementasi sistem merit,” tutup Harun.